Negara Berkeadilan
Oleh :Rahman Yasin
(Tenaga Ahli di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
Tegaknya keadilan di
suatu negara mengindikasikan negara tersebut memiliki pemimpin yang berwatak
keras, kuat, namun tetap punya kepekaan sosial serta kelembutan rasa terhadap
sesama sebagai warga bangsa. Menegakkan keadilan di muka bumi ini merupakan tanggungjawab
semua warga bangsa. Tetapi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bernegara,
dan berbangsa, negara memiliki tanggungjawab utama dalam memainkan peran
tanggungjawab tersebut.
Rasa keadilan rakyat kecil semakin
terganggu akibat begitu ambigu kebijakan pemerintah dalam dimensi penegakkan
hukum. Hukum tidak lagi memihak kepada justis lagi tetapi lebih mementingkan
kepentingan para elit maupun politisi, konglomerat, pejabat negara, yang
notabene adalah sedang berkuasa maupun yang memiliki relasi kekuasaan.
Problem yang kini menderah bangsa ialah
tidak ada sistem yang mengatur bagaimana membangun persepsi masyarakat tentang
praktik korupsi sebagai sebuah tindakan criminal kemanusiaan (crimes against humanity) atau dalam
defenisi teknisnya disebut sebagai lex
feranda, sebuah kejahatan yang setara dengan praktik genosida.
Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid
kedua dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus dihadapkan
dengan kejadian-kejadian praktik korupsi termasuk di dalamnya adalah praktik
mafia pemilihan umum (pemilu). Mafia pemilu sesungguhnya lebih dimotivasi oleh
keinginan untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun kekuasaan. Apapun teorinya, korupsi merupakan
tindakan criminal yang bertujuan untuk meraup keuntungan. Korupsi umumnya
dilakukan karena ada kesempatan berkuasa, memegang jabatan, wewenang tertentu
yang strategis.
Kriminalisasi birokrasi pemerintah
seakan-akan menjadi pekerjaan “politik para politisi bandit”. Mereka
semena-mena, bebas keluar masuk kantor kadang tanpa protokoler resmi, bahkan
sangat kreatif merancang dan mengagendakan rapat maupun pertemuan-pertemuan
illegal diluar kantor atas nama kordinasi dan konsolidasi atau konsultasi untuk
menciptakan peluang terjadinya korupsi.
Semakin sulit rakyat menemukan keadilan
di negeri ini karena rakyat dibuat kehilangan keteladanan kepemimpinan yang
patuh pada penegakkan hukum yang berbasis keadilan. Bukan menjadi rahasia umum
lagi bahwa di negeri ini keadilan hanya memberikan perhatian kepada para koruptor,
bandit politik, dan penjahat ekonomi semata.
Sungguh sangat ironi, negari ini terus
diperlakukan secara tidak pantas dan tidak selayaknya sebagai negara yang
berkultur kesantunan, kejujuran oleh rezim yang kurang memperhatikan rasa
keadilan masyarakat lemah. Adil bagi yang berkuasa dan tidak adil untuk lawan, musuh politik
apalagi untuk rakyat kecil. Keadilan model manusia memang paling mudah
direkayasa, paling gampang dipolitisasikan, dan paling tanggap terhadap yang
memodalinya.
Keadilan hukum versi manusia lebih
dimotivasi oleh kekuatan finansial. Maka wajar bila masyarakat menilai untuk mendapatkan keadilan
di negeri harus bekerjasama dengan para bandit politik atau setidaknya para
konglomerat hitam yang kreatif.
Tidak ada perbedaan manajemen negara berbasis Orde Baru, korupsi tumbuh
dan menjamur di berbagai institusi pemerintahan. Manajmen negara bagaikan apa yang diistilahkan
Anthony Jay, pemikir manajemen, states
and corporations ccan be defined in almostan be defined in almost exac exactly
tly the same way: institutions for effective employment of resources. Tidak
ada perbedaan antara manajemen pemerintahan bersifat underdeveloped) dengan manajemen Negara maju (developed).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika
terpilih pada periode pertama 2004 sampai dengan 2009, begitu dilantik langsung
“memproklamirkan” untuk menjadi panglima pemberantasan korupsi. Periode pertama
pemerintahan Presiden SBY banyak menunjukkan terobosan fenomenal, para mantan
maupun yang sedang menjadi anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah diseret ke pengadilan karena diketahui terlibat dalam praktik korupsi.
Akan tetapi memasuki pemerintahan periode kedua, mulai terasa jelas, betapa
efek praktik korupsi dibungkus rapi dan sistematis yang pelaku-pelakunya adalah
aktor politik dalam drama kekuasaan mulai terkuak terutama aktor titipan di
birokrasi lembaga negara yang strategis, sebut saja semisal Bank Indonesia,
yang kemudian mampu menggemparkan isu praktik mafia perbankan Indonesia.
Kasus Baal out Bank Century adalah
sebuah potret kejahatan perbankan nasional yang menyeret beberapa nama penting
seperti Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang
hingga akhirnya menelan pil pahit karena diturunkan ditengah jalan.
Yang menarik dari kasus Bank Century, tercium
agenda terselubung kampanye pemilu 2009. Kampanye politik dalam rangka
membangun image sebagai pemimpin yang
konsisten memberantas korupsi memerlukan biaya tinggi. Pertarungan politik
antara pasangan SBY-Boediono, Jusuf Kalla-Wiranto, Megawati-Prabowo terlihat
sangat kuat aroma pertandingan tidak elegan karena rival incunbent selain Megawati-Prabowo yang punya kesan politik kurang
respektif terhadap SBY, juga pasangan JK-Wiranto yang sebelumnya terjadi silang
komunikasi kekuasaan yang kurang sinergis.
Dalam konteks ini, isu penyimpangan dibalik
skandal Bank Century menyeret nama-nama elit yang notabene orang dekat presiden
SBY yang juga selaku calon incunbent. Banyak
perdebatan politik yang menjurus pada ketidakpercayaan publik terhadap proses
dan hasil pemilu 2009 atau sekurang-kurangnya isu skandal Century dijadikan
senjata oleh lawan politik SBY untuk membuat pencitraan negatif. Namun
demikian, penyelesaian skandal Bank Century harus menjadi agenda prioritas
presiden guna menjawab anggapan dan persepsi pembenaran politik sepihak dari
pihak oposisi yang kerap bersuara lantang. Tetapi sebaliknya, jika sakandal
Bank Century benar-benar membuktikan ada agenda menjelang pemilu maka
penyelesaian kasus baik secara hukum positif dan etika kebangsaan harus
ditegakkan.
Membangun Kredibilitasi
Agenda reformasi berupa menciptakan sistem pemerintahan berbasis good governance terus dihadapkan dengan
banyak kendala termasuk praktek korupsi yang menjadi faktor ancaman. Hampir
semua pilar demokrasi dan kekuatan politik yang ada, mulai dari partai politik,
konglomerat, tokoh masyarakat, pemuka agama/adat dan media massa masih memperlihatkan
mengembangkan tradisi politik kepentingan sektoral dan prioritas keuntungan
politik parsial masih kuat. Paradigma politik kepentingan sektoral ini kerap
menjadi bom waktu yang panjang dalam mengatasi krisis multidimensi yang tengah
mendera bangsa.
Oleh sebab itu, sesungguhnya tidak ada
pilihan lain, selain kemauan kepemimpinan nasional untuk mengambil
langkah-langkah bijak, berani, tegas, dan professional untuk menyelesaikan
kasus-kasus korupsi yang menghebohkan seperti ball out Bank Century dengan
mafia perbankannya, mafia hukum dengan segala praktik transaksi kasus hokum,
serta kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA GEAMS di Palembang, serta
kasus-kasus korupsi lain yang dianggap publik sangat meresahkan karena
melibatkan petinggi-petinggi partai politik.
Jika tindakan pencegahan korupsi tidak
dilakukan secara dini, maka sudah bisa dipastikan bahwa akan sangat sulit
bangsa ini mewujudkan visi pembangunan di bidang hukum yakni mewujudkan
Indonesia berdasarkan negara yang demokratis bermanifestasikan hukum dan
keadilan. Tolok ukur apakah terwujud tidaknya visi bangsa dalam membangun di
bidang hokum dapat dilihat dari sisi terciptanya law inforcment atau supremasi
hukum serta tegaknya hak asasi manusia yang tetap bersumber dari UUD 1945.
Terbangunnya tata kelola pemerintahan
yang berbasis good governance, serta
menjadikan hukum sebagai landasan mencptakan suasana kehidupan bangsa yang
jujur, transparan, adil, akomodatif, aspiratif, dan responsif.
Presiden SBY harus mampu mengembalikan
kepercayaan publik terhadap
keberhasilan manajemen kepemimpinan bangsa selama berkuasa. Jika tidak, maka
apa yang dikerjakan Presiden SBY selama dua periode memimpin akan hilang dari
pembicaraan publik karena
kecendrungan rakyat melihat kebijakan yang mengecewakan jauh lebih kuat
daripada sekadar melihat prestasi yang telah dikerjakan.
Catatan: Arsip
Tulisan Artikel Lepas
Pandeglang
pertengahan Januari 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar